Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa 2023
Bandar Lampung, 10 Agustus 2023
Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Lampung
Pembangunan daerah yang berkualitas salah satunya didukung oleh pengadaan barang dan jasa yang baik, efektif, dan efisien. Di provinsi Lampung sendiri terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan ini. Diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta salah penafsiran yang berbeda baik pihak pelaksana maupun auditor terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Menurut penilaian pemerintah pusat, UKPBJ Provinsi Lampung telah memenuhi 17 standar LPSE dan sedang menyempurnakan standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Di tahun 2022, nilai MCP UKPBJ Provinsi Lampung mencapai 95,93% dan nilai ITKP 71,3% dengan predikat baik. Sedangkan Kematangan UKPBJ Provinsi Lampung sudah memenuhi 8 dari 9 kriteria.
Selain itu, untuk memudahkan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap UMKM, pemerintah provinsi Lampung menginisiasi terbentuknya market place yang dikelola BUMD. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan katalog elektronik lokal yang mudah, transparan, efisien, dan efektif.
.
Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BKD dan UKPBJ Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Follow us @biropbj
CALL CENTER : 0811 790 5000 (24 Jam)
#pemprovlampung_
#provinsilampung #kominfoprovinsilampung
#arinalnunik #arinal_djunaidi #nunik #ukpbj